REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Indonesia terkait dengan masalah wilayah Indonesia yang diduga dicaplok Malaysia dinilai tidak tegas. Pernyataan pemerintah bahwa tidak ada wilayah yang dicaplok Malaysia dinilai sebagai sikap pemerintah Indonesia yang mendukung pemerintah Malaysia."Ini masalah kedaulatan, tapi kenapa justru pemerintah kita menyatakan tidak ada wilayah yang dicaplok," ujar Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, saat dihubungi, Kamis (13/10). Dia mengatakan hal ini berbahaya, karena bisa mengancam pemerintah Indonesia sendiri. Publik pada akhirnya tak percaya lagi dengan Pemerintah Indonesia jika sikap seperti itu dipelihara.
Seharusnya, jelas Hikmahanto, pemerintah segera bersikap tegas. Mereka seharusnya bersuara paling keras kepada pemerintah Malaysia untuk tidak mencoba-coba menyaplok tanah Indonesia meskipun hanya sejengkal.
Permasalahan perbatasan, menurutnya, berkaitan dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah terlalu kecil. Seharusnya anggaran untuk wilayah perbatasan ditambah agar penjagaan yang dilakukan TNI di sana dapat maksimal. Prajurit TNI di sana harus didukung penuh, karena mereka berhadapan langsung dengan wilayah perbatasan. Jangan sampai perhatian terhadap mereka kurang, sehingga mereka berbuat sesuatu yang tak diharapkan.
TNI saat ini dibebankan tugas untuk menjaga pulau-pulau yang tak berpenghuni agar tidak dicaplok Malaysia. Mereka tinggal di sana tanpa ada masyarakat. "Kalau tidak diperhatikan, mereka bisa stress," ujarnya.
