REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diminta tidak berpolemik soal pencaplokan dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan oleh Malaysia. Pemerintah lebih baik langsung meninjau langsung lokasi untuk melihat realita, bukannya sibuk berpolemik di Jakarta. “Menurut saya, lebih baik kita lihat ke lapangan daripada hanya berbicara tanpa berada di lapangan,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri usai berorasi di Megawati Institute, Rabu (12/10).
Mega menilai, pemerintah tidak merespon cepat persoalan kasus pencaplokan wilayah di perbatasan. Ia melihat kasus itu terus berulang terjadi karena tidak diprioritaskan untuk diselesaikan. Padahal kalau berbicara soal kedaulatan negara, seharusnya pemerintah mengutamakan penyelesaikan kasus itu.
Sebagai contoh ketika ia masih menjabat sebagai presiden, dengan susah payah menyinggung jajarannya soal Pulau Nipah yang hampir tenggelam pada 2004. Pihaknya memerintahkan reklamasi pulau tersebut sehingga muncul kembali. Hal itu karena Pulau Nipah adalah ujung titik terluar yang harus dipertahankan, meski sebelumnya sempat tenggelam.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah harus bertindak keras melawan Malaysia. Caranya dengan menutup semua perbatasan dari sisi wilayah NKRI, baik di sisi laut, darat, maupun udara. “Kalau reklamasi tidak dilakukan, nanti seperti ini kejadiannya,” sindir Mega.
